Kelembagaan

KELEMBAGAAN

 

Dalam melaksanakan pembangunan perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang lingkungan hidup. Ketiga pilar tersebut dalam pelaksanaannya diharapkan terdapat keseimbangan yang proporsional. Persoalan kualitas lingkungan hidup merupakan masalah mendasar karena sangat berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan diindikasikan terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, dan juga terjadinya degradasi lahan terutama lahan produktif serta sering adanya pengaduan dari masyarakat mengenai kasus-kasus yang terjadi mengenai lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai terbentuk melalui Peraturan Walikota  Nomor  54 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, yang mana pada pelaksanaanya DLH kota dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kota Dumai, DLH Kota Dumai juga berpedoman dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Dinas lingkungan hidup kota dumai telah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang lingkungan hidup melalui berbagai macam program/kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap. Adapun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 

·         Aspek hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam rangka mendukung upaya kondisi lingkungan tersebut diatas maka telah berhasil disusun beberapa keputusan peraturan daerah dan pedoman terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 11 RENSTRA Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011 - 2015 No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan ketaatan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemenuhan kriteria baku mutu lingkungan telah dilaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan bagi kegiatan/usaha sebanyak 106 pengawasan. 

·         Aspek pengendalian sumber pencemaran

 Dalam rangka pengendalian dampak negatif pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Dumai selama tahun 2011-2015, telah dilakukan identifikasi dan pembinaan kegiatan/usaha yang potensial sebagai sumber pencemar di Kota Dumai sebanyak 25 usaha/kegiatan secara bertahap setiap tahunnya. Dari sejumlah kegiatan usaha/kegiatan yang telah dibina tersebut kurang lebih 25 usaha dari sektor industri, hotel dan rumah sakit telah menunjukkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang cukup baik. 

·         Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia,

Untuk meningkatkan efektifitas dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di kawasan sungai dan pesisir pantai, telah terbentuk kelompok masyarakat peduli pengelolaan kawasan sungai dan pesisir pantai yang melibatkan masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut